PENERIMAAN

Informasi analisa besaran penerimaan negara berdasarkan laporan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)

Perusahaan Tambang Tak Kooperatif, Diskrepansi Penerimaan Minerba Tinggi

Perusahaan Tambang Tak Kooperatif, Diskrepansi Penerimaan Minerba Tinggi

Berdasarkan laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia untuk periode tahun 2009-2011, total diskrepansi penerimaan mineral dan batubara mencpai USD 438,53 juta atau setara dengan Rp 4,38 triliun (1USD = Rp 10.000,00). PWYP Indonesia mencatat adanya tren positif nilai diskrepansi penerimaan dari tahun 2009 ke 2011 (lihat trend line di gambar 1). Di tahun 2009, total diskrepansi penerimaan minerba mencapai US$ 235,62 juta. Angka ini mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2010 menjadi US$ 69,3 juta, namun meningkat di tahun 2011 menjadi US$ 133,5 juta. 

Gambar 1. Diskrepansi Penerimaan Minerba Tahun 2009-2011 (dalam ribu USD)

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dari Laporan EITI Indonesia 2009-2011)

Diskrepansi penerimaan minerba sendiri didapatkan dengan membandingkan data pembayaran perusahaan dengan data penerimaan negara yang dicatatkan oleh pemerintah. Hasil perbandingan inilah yang disebut dengan diskrepansi penerimaan. Jika pencatatan pemerintah atas penerimaan negara memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan data pembayaran perusahaan, maka nilai diskrepansi akan minus (seperti yang tertera di gambar 1) dan sebaliknya. Adapun komponen penerimaan minerba yang dimaksud meliputi PPh, royalti, iuran tetap (land rent), PHT (Penjualan Hasil Tambang), dividen dan PBB.

Apa yang menyebabkan diskrepansi penerimaan?

Rendahnya Partisipasi Perusahaan Tambang

Dalam kurun waktu 2009-2011, nilai diskrepansi penerimaan minerba yang tertinggi ditemukan di tahun 2009. Dari total diskrepansi USD 235,62 juta, 92% diantaranya berasal dari PPh badan, atau setara dengan USD 215,77 juta. Sementara sisanya berasal dari PHT, royalti, PBB dan dividen (lihat gambar 2).

Gambar 2. Komponen Diskrepansi Penerimaan Minerba Tahun 2009*

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dari Laporan EITI Indonesia 2009)

*Nilai persentase yang minus (liha komponen PBB dan dividen) dikarenakan perbedaan nilai dengan total diskrepansi. Diskrepansi yang berasal dari PBB dan dividen adalah masing-masing USD 19,6 juta dan USD 12,3 juta. Sedangkan total diskrepansi penerimaan minerba untuk tahun 2009 mencapai (minus) USD 235,62 juta, mengingat lebih besarnya pencatatan pemerintah atas penerimaan minerba dibandingkan dengan laporan perusahaan. Sehingga jika dibagi untuk menghasilkan persentase, hasilnya akan negatif. 

Sama halnya dengan tahun 2009, PPh menjadi penyumbang terbesar diskrepansi penerimaan minerba di tahun 2011 dengan persentase sekitar 90%. Sedangkan sisanya berasal dari royalti dan PHT sebesar 10% (lihat gambar 3). 

Gambar 3. Komponen Diskrepansi Penerimaan Minerba Tahun 2011

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dari Laporan EITI Indonesia 2010-2011)

Faktor utama penyebab besarnya diskrepansi PPh adalah keengganan perusahaan untuk melaporkan pembayaran pajak mereka. Untuk tahun 2009, terdapat dua perusahaan batubara besar anak usaha Bumi Resources yang tidak melakukan tindak lanjut atas permintaan informasi pembayaran pajak tahun 2007 dan 2008 yang dilakukan pada tahun 2009 (Sekretariat EITI Indonesia, 2013). Situasi yang sama juga ditemukan di tahun 2011, yang mana terdapat 12 perusahaan yang tidak melakukan tindak lanjut atas permintaan informasi pembayaran pajak perusahaan.

Tidak Adanya Penjelasan Perusahaan akan Kesalahan Pembagian Royalti dan PHT

Berbeda dengan tahun 2009, diskrepansi penerimaan minerba untuk tahun 2010 utamanya berasal dari royalti dan PHT, dengan persentase sebesar 85% (lihat gambar 4). Hal ini disebabkan adanya kesalahan pembagian antara royalti dan PHT, yang mana perusahaan tidak mengkonfirmasi kesalahan tersebut. Selain itu juga ditemukan perbedaan pembagian royalti dan PHT antara data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan laporan perusahaan. Adapun penjelasan dari pihak perusahaan akan hal ini belum didapatkan (Laporan EITI Indonesia Sektor Minerba 2010-2011, 2014). Nihilnya konfirmasi perusahaan berdampak pada besarnya diskrepansi royalti dan PHT yang belum dapat direkonsiliasi.

Gambar 4. Komponen Diskrepansi Penerimaan Minerba Tahun 2010

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dari Laporan EITI Indonesia 2010-2011)

Royalti dan PHT merupakan penerimaan negara bukan pajak yang diterima oleh Ditjen Minerba. Royalti merupakan iuran produksi yang wajib dibayarkan oleh pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil eksplorasi/ eksploitasinya. Adapun PHT yang didapatkan dari selisih DHPB (Dana Hasil Penjualan Batubara) dan royalti hanya diwajibkan bagi pemegang izin PKP2B (Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang diatur dengan kontrak tersendiri. [Rizky Ananda]