PENERIMAAN

Informasi analisa besaran penerimaan negara berdasarkan laporan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)

Diskrepansi Penerimaan Migas dan Celah Tata Kelola Penerimaan

Diskrepansi Penerimaan Migas dan Celah Tata Kelola Penerimaan

Sumber ilustrasi: kontan.co.id

Industri minyak dan gas bumi (migas) menopang 20,8% dari total penerimaan negara dalam APBN-P 2014 atau setara dengan  Rp 320,25 triliun (Kemenkeu, 2015). Sudah optimalkah nilai tersebut?

Berapa nilai Diskrepansi Penerimaan Migas?

Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia tahun 2009-2011 mencatat adanya total diskrepansi (selisih) penerimaan minyak dan gas bumi untuk periode tahun 2009-2011 sebesar USD 216,067 juta atau setara dengan Rp 2,16 triliun (1USD = Rp 10.000,00). 

Meskipun demikian, nilai diskrepansi penerimaan migas cenderung fluktuatif dari tahun 2009 ke tahun 2011. Nilai diskrepansi terbesar terjadi pada 2009 dengan nilai mencapai USD 126,424 juta. Nilai tersebut menurun menjadi USD 21,597 juta pada tahun 2010. Nilai ini kemudian naik lagi sekitar 3x lipat di tahun 2011, meskipun masih lebih rendah dibanding tahun 2009.

Gambar 1. Diskrepansi Penerimaan Migas Tahun 2009-2011 (dalam ribu USD)

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dari Laporan EITI Indonesia 2009-2011)

Perhitungan diskrepansi penerimaan migas sendiri dilakukan dengan membandingkan data pembayaran perusahaan dengan data penerimaan negara yang dicatatkan oleh pemerintah. Hasil perbandingan inilah yang disebut dengan diskrepansi penerimaan. Jika pencatatan pemerintah atas penerimaan negara memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan data pembayaran perusahaan, maka nilai diskrepansi akan minus (seperti yang tertera di gambar 1) dan sebaliknya. Adapun komponen penerimaan migas yang dimaksud meliputi PPh migas, over/ (under) lifting migas, bonus produksi dan domestic market obligation (DMO).

Mengapa terjadi diskrepansi penerimaan migas?

a. Penambahan laporan dari non-operator

Hasil analisis PWYP Indonesia menunjukkan 76% dari total diskrepansi penerimaan migas untuk tahun 2009 berasal dari PPh migas, yaitu setara dengan US$ 96,427 juta. Besarnya nilai diskrepansi PPh migas di tahun 2009 dikarenakan Sekretariat EITI Indonesia tidak mengirimkan formulir pelaporan kepada 76 mitra kerja dari 50 Kontraktor KKS, sehingga beberapa mitra kerja tersebut tidak menyerahkan laporannya (Sekretariat EITI Indonesia, 2013). Selain itu, pengumpulan laporan juga terkendala adanya perpindahan kepemilikan Kontraktor KKS non-operator ke pemilik lain.

Nilai diskrepansi dari PPh migas mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai USD 3,543 juta dan USD 6,832 juta di tahun 2010 dan 2011. Penurunan nilai diskrepansi ini utamanya dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kontraktor KKS, baik operator maupun non-operator yang terlibat dalam pelaporan EITI, yaitu mencapai 71 operator dan 88 non-operator. Sebagai dampaknya, proses rekonsiliasi bisa berjalan lebih optimal yang berujung pada menurunnya nilai diskrepansi.

b. Kesalahan pembayaran dan administrasi pajak

Terlepas dari adanya “hasil positif” mengacu pada menurunnya diskrepansi PPh migas di tahun 2010 dan 2011, sejumlah masalah ditemukan dalam pelaporan EITI periode 2010 dan 2011, yang meliputi kesalahan penyetoran pajak ke rekening Direktorat PNBP, dan perbedaan pengakuan atas penyetoran pajak antara Kontraktor KKS dengan Direktorat PNBP. Selain itu, terdapat 11 Kontraktor KKS non-operator yang tidak menyampaikan informasi pembayaran pajak, meskipun nilainya yang kecil (0,12% di tahun 2010 dan 0,11% di tahun 2011).

Gambar 2. Komponen Diskrepansi Penerimaan Migas Tahun 2009-2011

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dari Laporan EITI Indonesia 2009-2011)

Selain PPh migas, over/ (under) lifting migas juga memberikan sumbangsih yang besar dalam diskrepansi penerimaan migas. Akan tetapi, berbeda dengan PPh migas, persentase diskrepansi over/ (under) lifting migas justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, over/ (under) lifting migas hanya menyumbang 23,7% dari total diskrepansi penerimaan migas atau ekuivalen dengan USD 29,997 juta. Adapun faktor utama penyebab diskrepansi ini adalah dimasukkannya angka jumlah piutang yang masih dalam penyelesaian oleh pemerintah, sehingga data pemerintah lebih besar dibandingkan dengan data pembayaran perusahaan (Sekretariat EITI Indonesia, 2013). Persentase tersebut mengalami peningkatan yang substansial di tahun 2010 menjadi 82,1%, meskipun nilai real-nya hanya mencapai USD 17,738 juta mengingat menurunnya nilai diskrepansi penerimaan migas di tahun 2010. Angka ini kembali meningkat di tahun 2011 menjadi 90% atau setara dengan USD 61,257 juta. Meningkatnya diskrepansi over/ (under) lifting migas salah satunya disebabkan oleh perbedaan perhitungan antara Kontraktor KKS dan SKK Migas. Situasi ini ditemukan pada 15 perusahaan di tahun 2010 dan 10 perusahaan di tahun 2011. Di samping itu, juga ditemukan total 17 perusahaan di tahun 2010 dan 2011 yang menyelesaikan over lifting gas bumi melalui kargo, bukan tunai.

Diskrepansi Penerimaan Migas: Celah dalam Tata Kelola Penerimaan

Diskrepansi penerimaan migas yang ditunjukkan dalam laporan EITI 2009-2011 pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai angka. Temuan ini secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan kelemahan tata kelola penerimaan migas. Menilik temuan dalam diskrepansi PPh migas di tahun 2010 dan 2011, dimana disebabkan oleh kesalahan penyetoran pajak bahkan perbedaan pengakuan pembayaran antara perusahaan dengan pemerintah, terlihat dengan jelas celah dalam sistem pengelolaan penerimaan pajak migas di Indonesia. Dengan tidak adanya perbaikan sistem pengelolaan penerimaan, masalah serupa dapat daja terulang kembali ke depannya.

Celah tata kelola penerimaan juga ditemukan untuk komponen over/ (under) lifting migas. Hal ini mengacu pada temuan dalam diskrepansi over/ (under) lifting migas untuk tahun 2010 dan 2011 yang disebabkan adanya perbedaan perhitungan antara perusahaan dengan pemerintah. Perbedaan perhitungan dalam hal ini akan berdampak pada peluang terjadinya potential lost penerimaan yang dapat merugikan baik negara maupun perusahaan.

Selain itu, ditemukan sejumlah fakta menarik dalam penelusuran diskrepansi penerimaan migas. Diantaranya adalah tidak adanya basis data yang diperharaui di kementerian/ lembaga terkait tentang pembayar PPh migas. Implikasinya, tidak dapat dilakukan pemeriksaan akan kelayakan setoran pajak yang memperbesar peluang adanya potential lost. [Rizky Ananda]