Laporan Pengawasan Operasi Industri Ekstraktif

Laman ini berisi informasi mengenai pemantauan dan pengawasan industri ekstraktif berupa laporan masyarakat, fitur untuk menyampaikan laporan serta artikel terkait                  

Temuan Tumpang Tindih IUP dengan Kawasan Hutan di Bengkulu

Temuan Tumpang Tindih IUP dengan Kawasan Hutan di Bengkulu

Sumber ilustrasi: mongabay.co.id 

Di Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat lima (5) IUP yang masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 dan Hutan Produksi terbatas. Berdasarkan data yang dimiliki Koalisi Anti Mafia Tambang di Bengkulu (Akar, WALHI, dan genesis) IUP Produksi itu membebani sekitar 1.399,52 ha masuk kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 dan Hutan Produks Terbatas, yaitu: PT. Dana Mas Hitam, PT. Bukit Sunur, PT. Inti Bara Perdana, PT. Ratu Samban Mining dan PT. Baran Mega Quantum.

Lima (5) perusahaan ini telah melakukan kegiatan operasi produksi batubara dengan sistem pertambangn terbuka. Lokasi pertambangan ini masuk dalam kawasan hutan dan merupakan daerah tangkapana it (catchment area) hulu Sungai Bengkulu. Pertambangan batubara telah mengakibatkan Sungai Bengkulu keruh sepanjang tahun dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber irigasi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pembukaan tambang di hulu sungai dengan topografi perbukitan dan terjal ini juga meningkatkan potensi bencana banjir bandang dan longsor.

Selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, luasnya izin pertambangan ini mengakibatkan dampak sosial dan menyempitnya wilayah kelola rakyat. Sulitnya mendapatkan perizinan perhutanan sosial, misalnya, Usulan PAK (Penetapan Areal Kerja) HKM (Hutan Kemasyarakatan) dari Kelompok Masyarakat Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat dikeluarkan karena wilayah tersebut telah terbebani izin tambang.

Sumber: Sengkarut Tambang Mendulang Malang, Koalisi Anti-Mafia Tambang Bengkulu, Lampung & Banten, 2015