Laporan Pengawasan Operasi Industri Ekstraktif

Laman ini berisi informasi mengenai pemantauan dan pengawasan industri ekstraktif berupa laporan masyarakat, fitur untuk menyampaikan laporan serta artikel terkait                  

Perusahaan Tambang SJA Beroperasi di Hutan Lindung Nggalak Rego, NTT

Perusahaan Tambang SJA Beroperasi di Hutan Lindung Nggalak Rego, NTT

Sumber ilustrasi: regional.kompas.com

Berdasarkan temuan Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi Sumberdaya Alam NTT, PT Sumber Jaya Asia (SJA) melakukan aktivitas pertambangan terbuka untuk komoditas mangan di kawasan Hutan Lindung RTK 103 Nggalak Rego, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Aktivitas pertambangan perusahaan ini didasarkan surat keputusan (SK) Bupati Manggarai No HK/287/2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang Izin Pemindahan dan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Mangan KW 9 PP 0208 di Kecamatan Reok dari  PT Tribina Sempurna kepada PT SJA.

Namun, berdasarkan surat Menteri Kehutanan No. S.40/Menhut-VII/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang ditujukan kepada Gubernur NTT, PT Sumber Jaya Asia tidak termasuk dalam 13 perusahaan tambang yang diizinkan beroperasi dalam kawasan hutan lindung sesuai Keppres No.41 Tahun 2004. Namun demikian, faktanya, PT SJA telah melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka pada Kawasan Hutan Lindung RTK 103 Nggalak Rego meskipun permohonan IPPKH ditolak oleh Menterti Kehutanan pada tahun 2009.

Fakta hukum lain yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Nggalak Rego RTK 103 adalah bahwa telah terjadi kriminalisasi atas dua warga di sekitar Kawasan Hutan Lindung RTK 103 Nggalak Rego (yaitu Rofinus Roas dan Eduardus Saferudin) yang tertangkap tangan pihak kepolisian sedang menebang beberapa batang pohon di dalam areal hutan lindung tersebut. Keduanya telah diproses secara hukum dan dipenjara masing-masing selama 1,5 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.214/Pid.B/2009/PN.RUT. Tanggal 1 November 2009, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Fakta tersebut membuktikan bahwa pihak yang melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah ditindak tegas.

Sumber: Menggali Kehancuran di Sunda Kecil, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi Sumberdaya Alam NTT, 2015