Laporan Pengawasan Operasi Industri Ekstraktif

Laman ini berisi informasi mengenai pemantauan dan pengawasan industri ekstraktif berupa laporan masyarakat, fitur untuk menyampaikan laporan serta artikel terkait                  

Pemegang izin di Kawasan Konservasi Tahura Bukit Suharto dilaporkan ke KPK

Pemegang izin di Kawasan Konservasi Tahura Bukit Suharto dilaporkan ke KPK

Sumber ilustrasi: mongabay.co.id 

Jatam Kaltim bersama ICW pada awal 2014 melaporkan 4 kepala daerah yang pernah menjabat di Kutai Kertanegara dan Menteri Kehutanan yang telah memberikan izin dan membiarkan 42 pemegang izin tambang untuk beroperasi atau memiliki izin di dalam kawasan konservasi Tahura Bukit Suharto. Terdapat indikasi korupsi dan kerugian negara Rp. 18,2 trilyun atas PNBP

Sumber: Borneo Menggugat, Koalisi Masyarakat Sipil Borneo, 2014