Laporan Pengawasan Operasi Industri Ekstraktif

Laman ini berisi informasi mengenai pemantauan dan pengawasan industri ekstraktif berupa laporan masyarakat, fitur untuk menyampaikan laporan serta artikel terkait                  

Pelanggaran HAM di Wilayah Pertambangan

Pelanggaran HAM di Wilayah Pertambangan

Sumber ilustrasi: pusaka.or.id 

Pelanggaran HAM berupa perampasan hak-hak hidup dan hak bebas masyarakat adat, penangkapan sewenang-wenang dan tanpa proses peradilan yang adil, pembatasan kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi dialami oleh masyarakat adat Komoro dan Amungme di sekitar lokasi pertambangan PT FMI (Freeport McMoran International) di Mimika. Hal serupa juga dialami oleh Suku Sumuri di skeitar lokasi PT BP (British Petroleum) di Teluk Bintuni, Suku Mi Klabra di lokasi pertambangan PT Petrochina International Limited di Soring dan Suku Mee di Degeuwo telah menimbulkan dampak bagi masyarakat berupa kehilangan lahan, mata pencaharian, sumber pagan dan lingkungan yang sehat. Selain itu juga upah buruh rendah dan janji pembangunan tidak sungguh-sungguh dipenuhi.

Pantauan masyarakat sipil menemukan pada pertengahan tahun 1990-an telah terjadi ‘Tragedi Timika’ dimana 16 orang terbunuh dan puluhan lain ditangkap dan disiksa oleh apparat militer menggunakan kendaraan dan fasilitas perusahaan PT FMI untuk mengangkut dan menahan orang-orang. Selain itu, juag terjadi penyerangan terhadap pekerja PT. FMI. Ada juga kasus tewasnya 28 pekerja di wiliayah tambang akibat runtuhnya terowongan Big Gossan PT. FMI (Mei 2014) akibat kelalaian perusahaan. Kejadian luar biasa lain, yaitu meninggalnya 20 orang pada tahun 2005 yang diduga akibat mengkonsumsi air sungai Ajkwa yang tercemar limbah beracun dari tailing PT. FMI.

Kasus lain di Teluk Bintuni, perusahaan pengembang proyek ladang Gas Tangguh, PT. Arco, beroperasi tanpa adanya persetujuan masyarakat adat. Lalu kemudian ketika proyek gas ala ini diambil alih oleh PT. BP pada tahun 1999 juga tidak melalui persetujuan masyarakat. Di awal proyek ini (tahun 199)-sata itu masih dikembangkan PT. Arco-, telah mengakibatkan tewasnya bai sebanyak 48 orang di Kampung eriagar karena pemboran gas, namun kasus tersebut tidak diselesaikan seiring dengan kehadiran pasukan keamanan yang membuat warga tidak bersuara.

Saat ini, masyarakat adat Suku Sumuri, pemilik lahan konsesi PT. BP, dikabarkan sudah tidak memiliki lahan, berdiam di kampung pemukiman abru, hidup miskin dan tergantung pada dana hibah program CSR yang tidak membawa perubahan social bagi Suku Sumuri.

Kematian, kekerasan dan penderitaan akibat kegiatan pertambangan emas juga dialami oleh masyarakat adat Suku Walani, Mee dan Moni, di sepanjang Sungai Degeuwo, Kabupaten Paniai. LPMA Swamemo telah mengadukan pelanggaran HAM yang terjadi di Degeuwo dalam forum Dengar Pendapat Umum Komnas HAM (2014), bahwa telah terjadi pembunuhan dan initimidasi sepanjang taun 2013 hingga 2014 terhadap masyarakat adat melibatkan oknum TNI/ Polri yang mendukung pemodal dan perusahaan ilegal.

Sumber: Mati di Tanah Kaya, Koalisi Anti-Mafia Tmbang Maluku, Papua & Papua Barat, 2015