Laporan Pengawasan Operasi Industri Ekstraktif

Laman ini berisi informasi mengenai pemantauan dan pengawasan industri ekstraktif berupa laporan masyarakat, fitur untuk menyampaikan laporan serta artikel terkait                  

Kejahatan Tambang di Pulau Bangka, Sulawesi Utara

Kejahatan Tambang di Pulau Bangka, Sulawesi Utara

Sumber ilustrasi: mongabay.co.id

PT Mikro Metal Perdana (MMP) terus menjalankan kegiatan operasi produksinya di Pulau Bangka meskipun Menteri Kelautan dan Perikanan dalam suratnya kepada Menteri ESDM bernomor B. 687/MEN-KP/XII/2014 menyatakan bahwa kegiatan PT MMP harus diberhentikan sementara karena belum memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti persayaratan lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL), Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dsb.

Selain itu, izin operasi produksi PT. MMP yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM 3109 K/30/MEM/2014 terindikasi bermasalah secara hukum. Sebelumnya Mahkamah Agung melalui putusan MA No. 291/K/TUN/2013 telah mencabut SK no 162 tahun 2010 tentang perpanjangan dan perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Tambang PT. Mikrometal Perdana (MMP) di Pulau Bangka Sulawesi Utara. Bahkan PTUN Manado pernah beriklan di media masa dan berkirim surat kepada Presiden SBY saat itu agar Bupati Minahasa Utara patuh hukum.

Meskipun berbagai kalangan di tingkat nasional maupun internasional terus menyorot ekpolitasi tersebut, akan tetapi tidak ada upaya untuk menyelesaikannya. Proses “pembiaran” yang terjadi menyebabkan terjadinya kerusakan eksosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, mengganggu kepentingan masyarakat dan nelayan maupun menimbulkan dampak sosial dan konflik horisontal.

Sumber: Carut Marut Tambang di Bumi Celebes, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Mafia Tambang Region Sulawesi Barat, Gorontalo & Sulawesi Utara, 2015